BAB II
PEMBAHASAN
MATERI
2.1
Sejarah Awal Lahirnya Reformasi
Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama catatanan
kehidupan baru yang lebih baik.Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun
1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan
pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi,
hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau
gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.
Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah
kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan
bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah,
gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi.
Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu.
Sementara, situasi politik
dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali.
Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari
kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan
tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.
Pemerintahan Orde Baru
dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran
dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Oleh karena itu,
tujuan lahirnya reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.Kesulitan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan
reformasi.Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32
tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde
Baru.Pada awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945.
Namun dalam
pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap
nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang
sangat merugikan rakyat kecil.Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan
legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu
melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan
reformasi, seperti berikut ini:
a.
Krisis
Demokrasi
Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998
merupakan puncak dari berbagaikebijakan politik pemerintahan Orde Baru.Berbagai
kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan
dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila.Namun yang sebenarnya terjadi
adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan
kroni-kroninya.Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru
bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa.
b.
Krisis hukum
Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde
Baru tidak terbatas pada bidang politik.Dalam bidang hukumpun, pemerintah
melakukan intervensi.Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk
melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh
keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para
penguasa.Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasa 24 UUD 1945 yanf
menyatakan bahwa‘kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan
pemerintah.
c.
Krisis ekonomi
Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia
Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian
Indonesia.Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang
melanda dunia.Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar
rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.Pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar
rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada
bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun
menjadi Rp 5,000.00 per dollar. Bahkan, pada bulan Maret 1998, nilai tukar
rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai
kondisi, seperti:
1.
Hutang luar
negeri Indonesia yang sangat besar menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi.
Meskipun, hutang itu bukan sepenuhnya hutang negara, tetapi sangat besar
pengaruhnya terhadap upaya-upaya untuk mengatasi krisis ekonomi.
2.
Industrialisasi,
pemerintah Orde Baru ingin menjadikan negara RI sebagai negara industri.
Keinginan itu tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat Indonesia.Masyarakat
Indonesia merupakan sebuah masyarakat agraris dengan tingkat pendidikan yang
sangat rendah (rata-rata).
3.
Pemerintahan
Sentralistik, pemerintahan Orde Baru sangat sentralistik sifatnya sehingga
semua kebijakan ditentukan dari Jakarta. Oleh karena itu, peranan pemerintah
pusat sangat menentukan dan pemerintah daerah hanya sebagai kepanjangan tangan
pemerintah pusat.
d.
Krisis sosial
Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan
penyebab terjadinya krisis sosial.Pelaksanaan politik yang represif dan tidak
demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis
dan agama.Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa
daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar
terhadap krisis sosial.Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas,
tingginya harga-harga sembako, rendahnya daya beli masyarakat merupakan
faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial.
e.
Krisis
kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa
Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan
Presiden Suharto.Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik
yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan
pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah
melahirkan krisis kepercayaan.
2.2
Kebijakan dan Kepepimpinan Presiden
di Masa Reformasi
a. Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf Habibie
Tanggal 21 Mei 1998,
ProfDr. Bacharuddin Jusuf Habibie, terpilih menjadi Presiden ke 3 Indonesia,
dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B J Habibie menunjukan prestasi
kerjanya yang sangat menakjubkan. Berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi
lahirnya Bank Mu’amalah pada masa Presiden Soeharto, dengan ditambahkan Bank
Syariah. Hal ini sebagai pertanda Presiden Prof. Dr. Bacharuddin Jusuf
Habibie, tidak dapat diragukan juga kedekatannya dengan Ulama dan Santri,
apalagi sebagai pendiri Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia, ICMI yang
pertama di Malang.
Keberhasilan menciptakan
Pesawat CN 35 yang mampu melakukan short take off and landing, hanya 400
meter, merupakan prestasi tanpa tanding, di kelasnya di dunia. Diikuti dengan
penciptaan Air Bus 600 yang tercepat di dunia. Selain itu juga, telah merancang
pesawat terbang yang tercepat di dunia, diumumkan oleh B.J. Habibie sejak awal
pembentukan ICMI di Malang, suatu pesawat sipil dengan kecepatan jarak Jakarta
NewYork hanya empat jam. Tentu, prestasi ini sangat mencemaskan
eksistensi negara industri pesawat terbang, terutama dari negara adikuasa
Barat. Sampai kini, pesawat produk dari Barat sekalipun, jarak Jakarta – Jeddah
ditempuh selama delapan jam.
Ketika Habibie mengganti
Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus
dihadapinya, yaitu:
1.
Masa depan Reformasi;
2.
Masa depan ABRI;
3.
Masa depan daerah-daerah
yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
4.
Masa depan Soeharto,
keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
5.
Masa depan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat.
b. K.H. Abdurrahman Wahid
Apalagi dibawah pimpinan
K.H. Abdurrahman Wahid, 23 Oktober 1999, Sabtu Legi, 13 Rajab 1420, hingga 22
Juli 2001, Ahad Wage, 1 Jumadi Awal 1422, terjadi goncangan situasi nasional di
berbagai bidang, tak dapat dielakan. Dampaknya, masa pemerintahan Presiden K.H.
Abdurrahman Wahid sangat pendek.
Pada pemilu yang
diselenggarakan pada 1999 partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil
meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih
dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden.
Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu,
terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus
Dur sebagai wakil presiden. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan
gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua.
Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.
Selain itu, di bawah
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dalam upayanya menarik kembali wiraniagawan
Cina yang eksodus dari Indonesia, dengan cara menghidupkan kembali Kong Fu Tsu.
Dengan cara ini, diharapkan proses pembauran Bangsa atau hubungan etnis Cina –
Non-Pribumi dengan etnis Indonesia – Pribumi lainnya, akan semakin akrab.
IAIN di ubah menjadi UIN
dengan membuka fakultas dan jurursan yang sama dengan fakultas dan jurusan yang
dikelola oleh perguruan tinggi dari Diknas. Dengan demikian, alumni pendidikan
yang diselenggarakan Departemen Agama, dapat bekerja ke departemen manapun.
Institut Keguruan Ilmu Pendidikan IKIP berubah menjadi Universitas Pendidikan
Indonesia – UPI
Selain itu, kepolisian
tidak lagi menjadi satu kesatuan dengan ABRI. Kepolisian bertanggung jawab atas
keamanan dalam negeri Indonesia. Kementrian penerangan dan kementrian sosial
ditiadakan. Sedangkan Departemen Agama yang pernah diusulkan oleh Rasuna Said
dari kelompok komunis Tan Malaka, agar dibubarkan, tetap dipertahankan oleh
Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Barangkali karena eksistensi Departemen Agama
secara historis dirintis awalnya oleh ayahnya, Wachid Hasjim.
Pada 29 Januari 2001,
ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk
mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi. Di bawah tekanan yang besar,
Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden
Megawati Soekarnoputri.Melalui Sidang Istimewa MPR pada 23 Juli 2001, Megawati
secara resmi diumumkan menjadi Presiden Indonesia ke-5.
c. Presiden Megawati Soekarnopoetri
Pembaharuan yang dilaksanakan secara drastis, menimbulkan kesulitan
yang besar. Berakhirlah masa kepresidenan K.H. Abdurrahman Wahid. Akhirnya,
sidang DPR-MPR memutuskan, mengangkat Wakil Presiden Megawati menjadi presiden,
23 Juli 2001.
Kebijakan Presiden Megawati
diantaranya:
a. Memilih
dan Menetapkan
Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar
elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena
peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional
berkurang.
b. Membangun
tatanan politik yang baru
Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang
pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.
c. Menjaga
keutuhan NKRI
Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI
ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan
perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
d. Melanjutkan
amandemen UUD 1945
Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan
perkembangan zaman.
e. Meluruskan
otonomi daerah
Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan
penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu,
pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Tidak ada masalah
yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan
perebutan pulau Ligitan dan Sipadan.
d. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Demikian pula kehidupan
lingkungan pesantren, melahirkan putra-putra terhormat bagi nusa dan bangsa.
Lingkungan keluarga Pondok Pesantren Termas Pacitan Keresidenan Madiun,
melahirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian pula, Wakil presiden
Jusuf Kalla terlahir dari lingkungan kehidupan Pesantren di Makasar sebagai
daerah pengaruh Waliullah Syech Yusuf.
Dengan adanya pergantian
sistem pemilihan langsung untuk Pemilu Presiden, pasangan Megawati – Hasyim
Muzadi, PDIP-NU gugur karena hanya memperoleh 42.833.652 suara atau 39,09%.
Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla, Partai Demokrat – Partai
Golkar, memperoleh suara rakyat mencapai jumlah 66.731.944 suara atau 60.91%.
Susilo Bambang Yudhoyono- SBY
diangkat resmi sebagai Presiden RI, dan Mohamad Jusuf Kalla sebagai Wakil
Presiden, pada 20 Oktober 2004, untuk periode kepresidenan 2004-2009 M. Untuk
kedua kalinya, Presiden dari TNI AD
Kebijakan Presiden Ssusilo
Bambang Yudhayono diantaranya:
1.
Anggaran pendidikan
ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN.
2.
Konversi minyak tanah ke
gas.
3.
Memberikan BLT (Bantuan
Langsung Tunai).
4.
Pembayaran utang secara
bertahap kepada badan PBB.
5.
Buy back saham BUMN
6.
Pelayanan UKM (Usaha Kecil
Menengah) bagi rakyat kecil.
7.
Subsidi BBM.
8.
Memudahkan investor asing
untuk berinvestasi di Indonesia.
9.
Meningkatkan sektor
pariswisata dengan mencanangkan "Visit Indonesia 2008".
10.
Pemberian bibit unggul pada
petani.
11.
Pemberantasan korupsi
melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
DAFTAR PUSTAKA
[1] Edward, Aspinall, 2000. Titik Tolak Reformasi
Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto. Yogyakarta: LkiS.
[2] M. C. Ricklefs, 2001. Sejarah Indonesia
Modern 1200-2004. Jakrta: PT Serambi Ilmu Semesta.
[3] E. Ramage, 2002. Percaturan Politik Di
Indonesia, Demokrasi, Islam Dan Ideologi Toleransi. Yogyakarta: Matabangsa.
[4] Sunanto,Musyrifah, 2005. Sejarah Peradaban
Islam Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hal.
[5] Suryanegara, Ahmad Mansur, 1998. Menemukan Sejarah, cet. IV. Bandung:
Mizan, hal.
[6] Kerusuhan Mei 1998; Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas; http://semanggipeduli.com/
[7] Tragedi Trisakti; Dari Wikipedia bahasa
Indonesia, ensiklopedia bebas;http://semanggipeduli.com/
